Diduga Ikut Kelola BUMDes, Kades Karya Ambalutu Jadi Sorotan, Anggaran Rp 676,3 Juta Diminta Diaudit
Foto Ilustrasi Dihasilkan Oleh AI
Sorot Kasus News – Asahan: Kepala Desa Karya Ambalutu, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Syahrianto Sinaga, SH, menjadi sorotan warga menyusul dugaan keterlibatannya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2025 melalui program ketahanan pangan.
Berdasarkan informasi dari sumber masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan, anggaran sebesar Rp 135.261.400 dialokasikan untuk BUMDes atau sekitar 20 persen dari total Dana Desa Karya Ambalutu tahun 2025 sebesar Rp 676.307.000.
Namun, muncul dugaan bahwa kepala desa turut terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran BUMDes tersebut.
Dugaan ini memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan kepala desa dalam tata kelola badan usaha milik desa.
Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, kepala desa berkedudukan sebagai penasihat BUMDes secara ex-officio, bukan sebagai pelaksana operasional yang menjalankan pengelolaan usaha sehari-hari.
“Aturannya sudah jelas. Kepala desa memiliki kedudukan sebagai penasihat, bukan pengurus atau pelaksana operasional harian BUMDes. Karena itu, dugaan keterlibatan langsung kepala desa perlu diperiksa agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan,” ungkap IR kepada wartawan Sorot Kasus News. (13/11/2026)
IR juga meminta Pemerintah Kabupaten Asahan dan aparat penegak hukum menelusuri persoalan tersebut apabila ditemukan indikasi adanya pelanggaran dalam pengelolaan anggaran BUMDes diharapkan dapat segera memberikan tindakan tegas.
Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Pengelolaan anggaran Dana Desa, terlebih yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Warga meminta Inspektorat Kabupaten Asahan melakukan audit menyeluruh terhadap penyaluran dan penggunaan anggaran Dana Desa Karya Ambalutu tahun 2025, sebesar Rp 676.307.000, serta alokasi Rp135,2 juta untuk BUMDes.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah bagaimana mekanisme penyaluran anggaran tersebut, siapa yang menjalankan operasional BUMDes, bagaimana pertanggungjawaban keuangannya, serta apakah program ketahanan pangan benar-benar direalisasikan sesuai perencanaan.
Sementara itu, Kepala Desa Karya Ambalutu, Syahrianto Sinaga, SH, belum berhasil dihubungi untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan keterlibatannya dalam pengelolaan BUMDes dan adanya dugaan melanggar ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2021.
Dalam kasus ini, berbagai sumber yang di kutip dari masyarakat setempat mengatakan bahwa pengelolaan Dana Desa harus terbebas dari kepentingan pribadi maupun penyalahgunaan kewenangan.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
“Jangan sampai anggaran ketahanan pangan yang seharusnya menyejahterakan masyarakat desa justru menjadi persoalan akibat lemahnya transparansi dan pengawasan” Sebut salah satu sumber, yang diketahui warga desa Karya Ambalutu.
Redaksi Sorot Kasus News tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala Desa Karya Ambalutu maupun pihak-pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.**Red/999/Zulham
BACA JUGA :
Gulma dan Semak Belukar Dibiarkan di Afdeling VII PTPN IV Regional I Kebun Huta Padang
Kebun Sawit Afdeling VII PTPN IV Sei Kopas Diduga Terbengkalai, Anggaran Perawatan Dipertanyakan
Pengadaan Kaos Jambore Posyandu Asahan 2025–2026 Disorot, Transparansi Anggaran Dipertanyakan
Keluarga Almarhumah Yasmin Akui Didatangi Pihak RSUD HAMS, Minta Kasus Tak Dilanjutkan
Pembagian Jasa Klaim BPJS RSUD HAMS Kisaran Dipersoalkan, Perawat Keluhkan Adanya Dugaan Tebang Pilih Insentif
