Keluarga Almarhumah Yasmin Akui Didatangi Pihak RSUD HAMS, Minta Kasus Tak Dilanjutkan
Foto : Juru bicara sengeketa Medis RSUD HAMS Kisaran, dr Binsar Sitanggang didampingi Plt Direktur RSUD HAMS Kisaran, dr Eka Wilda Sari saat memberikan klarifikasi.
Sorot Kasus News – Asahan : Polemik meninggalnya Almarhumah Yasmin Nazwa Munibah (7), setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang (RSUD HAMS) Kisaran, Kabupaten Asahan, terus menjadi perhatian.
Di tengah dugaan kelalaian medis yang dipersoalkan keluarga korban, muncul pengakuan orang tua almarhumah mengenai kedatangan sejumlah pejabat rumah sakit ke kediaman mereka yang disebut untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan belasungkawa dan meminta agar persoalan tersebut tidak dilanjutkan.
Orang tua almarhumah, Irvansyah Putra, saat ditemui wartawan mengungkapkan bahwa kunjungan pihak rumah sakit itu berlangsung pada tanggal Senin. 9 November 2026.
Menurut Irvansyah, kedatangan pihak RSUD HAMS Kisaran tersebut diterima dengan baik sebagai bentuk itikad baik dan kepedulian terhadap keluarga yang sedang berduka. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan kematian putrinya telah diserahkan kepada kuasa hukum.
“Itikad baik dan kedatangan mereka saya terima. Namun, karena persoalan ini sudah saya serahkan kepada kuasa hukum, permintaan itu nantinya akan saya sampaikan kepada kuasa hukum,” ungkap Irvansyah Putra.(11/11/2026)
Didampingi istri, Mirna Wati, serta anggota keluarga lainnya, Irvansyah menyebutkan bahwa rombongan yang datang ke rumahnya terdiri dari Plt Direktur RSUD HAMS Kisaran, dr. Eka Wilda Sari, dr. Alfian, dan kepala ruangan tempat almarhumah sebelumnya dirawat.
KLARIFIKASI JURU BICARA SENGKETA MEDIS DIPERTANYAKAN
Di tengah pengakuan keluarga tersebut, muncul pernyataan berbeda dari pihak rumah sakit. Pada Senin (9/11/2026), Juru Bicara Sengketa Medis RSUD HAMS Kisaran, dr. Binsar Sitanggang, didampingi Plt Direktur RSUD HAMS Kisaran, dr. Eka Wilda Sari, menyampaikan klarifikasi sekaligus membantah tudingan adanya kelalaian medis dalam penanganan Yasmin Nazwa Munibah.
Dalam rekaman video yang beredar dan diunggah melalui media sosial, dr. Binsar menyatakan bahwa penanganan terhadap pasien telah dilakukan sesuai prosedur medis.
“Jadi, jika melihat rangkaian catatan medis, tidak benar bahwa petugas kami melakukan penelantaran,” demikian pernyataan dr. Binsar dalam video tersebut.
Pernyataan itu tentu menjadi hak pihak rumah sakit untuk menyampaikan penjelasan dan pembelaan terhadap pelayanan medis yang telah diberikan.
Namun, bantahan tersebut tidak serta-merta mengakhiri pertanyaan publik mengenai penyebab meninggalnya pasien maupun dugaan persoalan dalam proses pelayanan kesehatan yang dipersoalkan keluarga.
JANGAN BIARKAN PERSOALAN BERHENTI PADA KLARIFIKASI SEPIHAK
Persoalan ini tidak cukup hanya dijawab melalui konferensi pers atau pernyataan juru bicara. Apabila terdapat perbedaan keterangan antara keluarga pasien dan pihak rumah sakit, diperlukan penelusuran yang objektif berdasarkan rekam medis, kronologi pelayanan, tindakan medis, serta keterangan tenaga kesehatan yang menangani pasien.
Publik juga berhak mengetahui apakah seluruh tahapan pelayanan terhadap almarhumah telah dilaksanakan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional rumah sakit.
Di sisi lain, kedatangan pejabat rumah sakit ke kediaman keluarga korban juga perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Apalagi, keluarga menyebut adanya permintaan agar persoalan tersebut tidak dilanjutkan.
PLT DIREKTUR RSUD HAMS BELUM MEMBERIKAN TANGGAPAN
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan dan mencegah berkembangnya informasi yang belum terverifikasi, wartawan Sorot Kasus Nes telah berupaya meminta konfirmasi langsung kepada Plt Direktur RSUD HAMS Kisaran, dr. Eka Wilda Sari.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan melalui pesan WhatsApp miliknya.
Publik menilai bahwa persoalan ini membutuhkan penjelasan yang transparan, bukan sekadar bantahan. Keluarga korban berhak mendapatkan kejelasan, selain itu, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana standar pelayanan dan tanggung jawab rumah sakit dijalankan.
Sebab, ketika seorang pasien anak meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit, pertanyaan mengenai kualitas pelayanan, prosedur medis, dan pertanggungjawaban institusi kesehatan tidak boleh berhenti hanya karena adanya pernyataan bahwa seluruh tindakan telah sesuai prosedur.
Kematian seorang pasien bukan sekadar persoalan komunikasi antara keluarga dan rumah sakit. Ada hak keluarga untuk memperoleh penjelasan yang terang, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.**Red/Zulham
BACA JUGA :
Pembagian Jasa Klaim BPJS RSUD HAMS Kisaran Dipersoalkan, Perawat Keluhkan Adanya Dugaan Tebang Pilih Insentif
Anggaran Jambore ke XIII Kader Posyandu Asahan Rp 1,2 Miliar Menjadi Sorotan Publik, Diduga Dijadikan Ajang Korupsi Oknum Dinkes
Ratusan Juta Pengadaan Baju Batik Jambore Kader Posyandu Belum Sepenuhnya Dibagikan, Sekretaris Dinkes Sebut Hal ini
Yayasan LBH RI Nusantara Layangkan Surat Somasi ke Dirut RSUD HAMS Kisaran
Lambatnya Penanganan Dokter Spesialis RSUD HAMS Kisaran Mengakibatkan Pasien Anak Meninggal, Keluarga Minta LBH Usut Penyebabnya
