Pembagian Jasa Klaim BPJS RSUD HAMS Kisaran Dipersoalkan, Perawat Keluhkan Adanya Dugaan Tebang Pilih Insentif
Foto Ilustrasi Dihasilkan Oleh AI
Sorot Kasus News – Asahan : Pembagian jasa pelayanan dari klaim BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang (RSUD HAMS) Kisaran, Kabupaten Asahan, menjadi sorotan.
Sejumlah perawat mempersoalkan dugaan ketimpangan pembagian insentif yang dinilai tidak transparan dan terkesan tebang pilih.
Persoalan tersebut mencuat setelah adanya perbedaan nominal jasa klaim BPJS Kesehatan yang diterima sejumlah tenaga keperawatan dengan staf administrasi perkantoran di lingkungan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Asahan tersebut.
Seorang sumber yang diketahui pihak internal rumah sakit yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan, melalui pesan percakapan, Rabu (11/11/2026), mengungkapkan bahwa perawat PPPK Paruh Waktu yang bertugas di Ruang A hanya menerima jasa klaim BPJS sebesar Rp1.056.000 per bulan. Sementara itu, staf kantor bagian rekam medis berstatus non-PNS disebut menerima sekitar Rp1.500.000 per bulan.
“Bagaimana perhitungannya, kami juga tidak mengetahui. Padahal, pekerjaan perawat jauh lebih berat karena berhadapan langsung dengan pasien dan memiliki tanggung jawab pelayanan medis,” ungkap sumber tersebut.
Ia juga mengeluhkan belum dibayarkannya gaji sejumlah pegawai PPPK Paruh Waktu dan tenaga honorer. Bahkan, insentif atau honor jaga malam selama dua bulan disebut belum diterima, meskipun pekerjaan tersebut telah dilaksanakan.
“Uang jaga malam belum keluar, sementara tugas sudah kami jalankan. Bagaimana perawat bisa bekerja maksimal kalau hak-haknya saja belum dipenuhi?” keluhnya.
Selain persoalan kesejahteraan, sumber tersebut turut menyinggung penanganan kasus meninggalnya seorang anak yang sebelumnya mendapatkan perawatan di RSUD HAMS Kisaran.
Menurut keterangannya, sejumlah perawat justru diminta membuat kronologi kejadian meninggalnya pasien tersebut.
Ia mempertanyakan mengapa penyusunan kronologi hanya dibebankan kepada perawat, sementara dokter yang menangani pasien juga semestinya memberikan penjelasan sesuai tugas dan tanggung jawab profesionalnya, tambahnya.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian karena munculnya dugaan penelantaran pasien yang disebut berkaitan dengan peristiwa meninggalnya anak tersebut ( Red – Pasien ).
Di sisi lain, bantahan datang dari juru bicara pihak RSUD HAMS Kisaran terkait sengketa medis yang juga perlu menjadi bagian dari pemberitaan agar persoalan ini dapat dilihat secara berimbang.
Tidak hanya persoalan pembagian insentif, sumber tersebut juga mendorong agar mekanisme pengajuan klaim BPJS Kesehatan di RSUD HAMS Kisaran diperiksa oleh aparat penegak hukum untuk di telusuri terkait adanya indikasi penyimpangan.
Ia menyinggung kemungkinan adanya ketidak sesuaian data pasien maupun dokumen pelayanan medis dalam proses pengajuan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Salah satu hal yang menurutnya perlu ditelusuri adalah dugaan penggunaan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) pasien rawat jalan maupun rawat inap untuk pengajuan klaim, meskipun pasien diduga tidak pernah melakukan pendaftaran atau menerima pelayanan kesehatan sebagaimana tercatat dalam dokumen.
Praktik pengajuan klaim atas pelayanan yang tidak pernah diberikan dapat mengarah pada dugaan phantom billing. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui audit dokumen klaim, data kepesertaan, rekam medis, serta verifikasi pelayanan oleh pihak berwenang.
“Kalau memang ada ketidaksesuaian data pasien dan dokumen medis, kami sepakat agar persoalan ini harus segera diperiksa dan diaudit, Jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” pungkasnya.
TRANSPARANSI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DIPERTANYAKAN
Sejumlah persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi manajemen RSUD HAMS Kisaran, khususnya dalam menentukan besaran jasa pelayanan, pembayaran hak tenaga kesehatan, serta mekanisme pertanggungjawaban pelayanan medis dan klaim BPJS Kesehatan.
Manajemen rumah sakit diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar perhitungan pembagian jasa pelayanan BPJS, keterlambatan pembayaran insentif jaga malam, serta prosedur evaluasi atas kasus pasien meninggal.
Klarifikasi dari pihak manajemen RSUD HAMS Kisaran, juru bicara sengketa medis, dan pihak BPJS Kesehatan sangat diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.**Red/Zulham
BACA JUGA :
Anggaran Jambore ke XIII Kader Posyandu Asahan Rp 1,2 Miliar Menjadi Sorotan Publik, Diduga Dijadikan Ajang Korupsi Oknum Dinkes
Ratusan Juta Pengadaan Baju Batik Jambore Kader Posyandu Belum Sepenuhnya Dibagikan, Sekretaris Dinkes Sebut Hal ini
Yayasan LBH RI Nusantara Layangkan Surat Somasi ke Dirut RSUD HAMS Kisaran
Lambatnya Penanganan Dokter Spesialis RSUD HAMS Kisaran Mengakibatkan Pasien Anak Meninggal, Keluarga Minta LBH Usut Penyebabnya
Monitoring PKS PTPN IV BP Mandoge Dibatalkan Sepihak oleh Ketua Komisi B, Ketua LIB Asahan Sesalkan Sikap Manager Larang Wartawan Meliput
