Anggaran Jambore ke XIII Kader Posyandu Asahan Rp 1,2 Miliar Menjadi Sorotan Publik, Diduga Dijadikan Ajang Korupsi Oknum Dinkes
Foto : Kegiatan Jambore ke XIII Kader Posyandu Asahan Yang di Buka Secara Resmi Oleh Bupati dan Wakil Bupati Asahan
Sorot Kasus News – Asahan: Pelaksanaan Jambore Kader Posyandu ke-XIII Kabupaten Asahan tahun 2026 dengan anggaran mencapai Rp1,2 miliar menjadi sorotan.
Sejumlah pos pengeluaran kegiatan tersebut dipertanyakan karena muncul dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) dan potensi penyimpangan dalam penggunaan APBD.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan itu berlangsung selama satu hari, Minggu (13/9/2026), di Alun-Alun Rambate Rata Raya, Kisaran.
Besarnya anggaran kegiatan di tengah kebijakan efisiensi belanja daerah memunculkan pertanyaan publik mengenai rincian penggunaan dana, jumlah peserta, pengadaan barang dan jasa, konsumsi, transportasi, hingga biaya penyelenggaraan acara.
Sejumlah modus yang patut menjadi perhatian dalam kegiatan berskala besar seperti Jambore Posyandu antara lain dugaan mark-up pengadaan pakaian dan atribut kader, manipulasi jumlah peserta, penggelembungan biaya konsumsi dan akomodasi, pemotongan uang transportasi, hingga pembayaran honor narasumber yang tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya.
Selain itu, adanya dugaan terjadi pembiayaan ganda terhadap objek pengeluaran yang sama melalui APBD dan Dana Desa. Adanya dugaan yang dilakukan oleh oknum di Pemerintahan di tingkat desa yang menganggarkan biaya transportasi serta uang saku kader melalui anggaran dana desa.
Kegiatan Jambore Kader Posyandu ke-XIII tahun 2026 tersebut secara resmi dibuka dan ditutup oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, para asisten, pimpinan OPD, camat, kepala puskesmas, Ketua TP Posyandu tingkat kabupaten dan kecamatan, kader Posyandu, serta tamu undangan lainnya.
Sorotan terhadap kegiatan ini juga berkaitan dengan pelaksanaan Jambore Kader Posyandu tahun 2025 yang sebelumnya dilaksanakan selama dua hari, yakni pada 18–19 Juli 2025 di Lapangan Sepak Bola PTPN IV Regional I Kebun Sei Dadap.
Kegiatan tahun 2025 tersebut diikuti sekitar 1.550 peserta yang terdiri dari kader Posyandu, tenaga kesehatan, camat, Ketua TP-PKK kecamatan, kepala puskesmas, dan pendamping desa. Sementara itu, Kabupaten Asahan memiliki hampir 950 Posyandu yang tersebar di 25 kecamatan.
Dengan adanya kegiatan rutin setiap tahun dan anggaran yang disebut mencapai miliaran rupiah, transparansi penggunaan dana menjadi hal penting untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar digunakan sesuai kebutuhan.
Sebagai bahan perbandingan, kegiatan Jambore Anak yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Asahan pada 25–26 September 2026 disebut hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp 675 juta.
Kegiatan yang dipusatkan di Hutan Kota Kisaran itu berlangsung selama dua hari dengan jumlah peserta sekitar 500 anak. Peserta mendapatkan kaos dan uang transportasi sebesar Rp240 ribu per orang.
Selama kegiatan, peserta juga memperoleh konsumsi tiga kali sehari serta mengikuti berbagai rangkaian acara, seperti outbound, talk show, pembagian door prize, pemutaran film dokumenter tentang anak, dan pertunjukan tari tradisional.
Perbandingan tersebut menjadi salah satu alasan perlunya keterbukaan mengenai rincian anggaran, jumlah peserta, serta spesifikasi kegiatan Jambore Kader Posyandu tahun 2026.
Menanggapi sorotan dan dugaan tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Fahrizal Pohan, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (9/11/2026), menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Jambore Kader Posyandu.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan tahun 2025 dan 2026 merupakan bagian dari program kesehatan untuk meningkatkan kapasitas serta memperkuat peran kader Posyandu dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat.
Menurut Fahrizal, seluruh pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran telah melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran APBD serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan tahun anggaran 2025 telah melalui pemeriksaan dan kunjungan lapangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan proses pemeriksaannya telah selesai.
Sementara itu, kegiatan tahun anggaran 2026 telah memasuki tahapan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK pada Oktober 2026.
Terkait dugaan mark-up maupun penyimpangan anggaran, Fahrizal menegaskan bahwa informasi tersebut harus disikapi secara objektif berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Besaran anggaran suatu kegiatan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan terbuka terhadap kritik, masukan, dan pengawasan masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat. Pihaknya juga menghormati proses pemeriksaan yang sedang dilakukan dan tidak ingin mendahului kesimpulan resmi BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai realisasi anggaran Jambore Kader Posyandu tahun 2025 dan 2026, awak media juga menghubungi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Asahan, Sri Lusi Masdiany, S.IP.
Saat dikonfirmasi, Sri Lusi menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di Kementerian Hukum dan HAM serta meminta waktu untuk melakukan pengecekan terkait anggaran tersebut.
“Minta waktu, biar dicek,” demikian pesan yang disampaikannya.**Red/Zulham
BACA JUGA :
Keluarga Almarhumah Yasmin Akui Didatangi Pihak RSUD HAMS, Minta Kasus Tak Dilanjutkan
Pembagian Jasa Klaim BPJS RSUD HAMS Kisaran Dipersoalkan, Perawat Keluhkan Adanya Dugaan Tebang Pilih Insentif
Ratusan Juta Pengadaan Baju Batik Jambore Kader Posyandu Belum Sepenuhnya Dibagikan, Sekretaris Dinkes Sebut Hal ini
Yayasan LBH RI Nusantara Layangkan Surat Somasi ke Dirut RSUD HAMS Kisaran
Lambatnya Penanganan Dokter Spesialis RSUD HAMS Kisaran Mengakibatkan Pasien Anak Meninggal, Keluarga Minta LBH Usut Penyebabnya
