Pengadaan Kaos Jambore Posyandu Asahan 2025–2026 Disorot, Transparansi Anggaran Dipertanyakan
Foto : Bupati Asahan beserta istri dan Wakil Bupati Asahan bersama isteri saat penyerahan hadiah di acara kegiatan Jambore Kader Posyandu yang ke XII tahun 2025 dilapangan sepak bola PTPN IV Regional I Kebun Sei Dadap.
Sorot Kasus News – Asahan : Pengadaan ribuan kaos peserta Jambore Kader Posyandu Kabupaten Asahan tahun 2025 dan 2026 mulai menjadi sorotan.
Pasalnya, muncul dugaan adanya praktik monopoli penyedia yang disebut-sebut berkaitan dengan orang dalam pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan.
Pengadaan kaos tersebut masing-masing digunakan dalam kegiatan Jambore Kader Posyandu XII pada 18 Juli 2025 di Lapangan Bola PTPN IV Regional I Kebun Sei Dadap dan Jambore XIII pada 13 September 2026 di Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran.
Persoalannya, hingga kini informasi mengenai besaran anggaran, penyedia, mekanisme pengadaan, spesifikasi barang, serta realisasi pembayaran belum terungkap secara transparan kepada publik.
Dengan jumlah kader Posyandu yang disebut mencapai ribuan orang, pengadaan atribut tersebut patut diawasi.
Terlebih, pengadaan kaos, seragam, tas, dan suvenir dalam jumlah besar memiliki potensi penyimpangan apabila tidak disertai keterbukaan harga, kualitas barang, dan pertanggungjawaban anggaran.
Ketua Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Asahan, Doly Dien Simbolon, menegaskan bahwa transparansi anggaran merupakan hak masyarakat untuk mengetahui proses perencanaan, alokasi, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah korupsi dan mempersempit ruang penyalahgunaan kewenangan pejabat.
“Dokumen anggaran tidak boleh disembunyikan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang rakyat dikelola dan digunakan,” tegas Doly.
Ia juga mempertanyakan komitmen Pemkab Asahan dalam mempertahankan predikat istimewa dengan nilai 97,30 persen pada penilaian Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) tahun 2026 sebagaimana disebutkan dalam informasi penilaian KPK RI.
“Pertanyaannya, mampukah Pemkab Asahan mempertahankan kategori istimewa tersebut jika transparansi penggunaan anggarannya masih dipertanyakan? Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pejabat daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Fahrizal Pohan, yang dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Selasa (10/11/2026), belum memberikan klarifikasi hingga berita ini diterbitkan.
Plt Kepala BKAD Asahan, Sri Lusi Masdiany, SIP, saat dikonfirmasi mengaku sedang berada di Kemenkumham dan meminta waktu untuk melakukan pengecekan. Namun, hingga kini keterangan resmi terkait realisasi anggaran pengadaan kaos tahun 2025 dan 2026 belum disampaikan.
Publik mendesak Pemkab Asahan, khususnya Dinas Kesehatan dan BKAD, membuka data anggaran, nama penyedia, nilai kontrak, serta dokumen realisasi pengadaan kepada publik.
Jangan sampai jargon pemerintahan bersih dan predikat antikorupsi hanya menjadi penghias pencitraan, sementara keterbukaan penggunaan uang rakyat justru masih menjadi tanda tanya.**Red/Zulham
BACA JUGA :
Keluarga Almarhumah Yasmin Akui Didatangi Pihak RSUD HAMS, Minta Kasus Tak Dilanjutkan
Pembagian Jasa Klaim BPJS RSUD HAMS Kisaran Dipersoalkan, Perawat Keluhkan Adanya Dugaan Tebang Pilih Insentif
Anggaran Jambore ke XIII Kader Posyandu Asahan Rp 1,2 Miliar Menjadi Sorotan Publik, Diduga Dijadikan Ajang Korupsi Oknum Dinkes
Ratusan Juta Pengadaan Baju Batik Jambore Kader Posyandu Belum Sepenuhnya Dibagikan, Sekretaris Dinkes Sebut Hal ini
Yayasan LBH RI Nusantara Layangkan Surat Somasi ke Dirut RSUD HAMS Kisaran
