Ketua DPRD Asahan Diminta Buktikan Komitmen, Sidang Etik BKD Tak di Lakukan, Terkait Dugaan Ketua Komisi B Larang Wartawan Meliput RDPU
Foto Ilustrasi
Sorot Kasus News – Asahan : Janji Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Efi Irwansyah Pane, untuk mengokordinasikan pelaksanaan sidang kode etik melalui Badan Kehormatan Dewan (BKD) terkait dugaan pelarangan wartawan meliput kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Ketua Komisi B, Dody Sayendra, hingga kini masih menjadi tanda tanya kalangan insan pers.
Peristiwa tersebut terjadi saat RDPU membahas persoalan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN IV Bandar Pasir Mandoge dengan masyarakat, Selasa (27/10/2026), di ruang sidang DPRD Asahan.
Dalam kegiatan itu, Amy Ruz Sinaga, wartawan dari media Bidik Lintas, mengaku dilarang melakukan peliputan dengan alasan tidak mendapatkan undangan rapat.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Ketua DPRD Asahan, Efi Irwansyah Pane, mengundang sejumlah awak media dan organisasi pers, di antaranya Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Kabupaten Asahan serta Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia DPD Asahan dan Deli Serdang pada Senin (2/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Efi menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan berkoordinasi dengan BKD dalam waktu tujuh hari ( Red – Seminggu ) untuk membahas dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua Komisi B tersebut.
Namun, batas waktu yang dijanjikan tersebut telah berlalu. Kalangan insan pers kini mempertanyakan realisasi komitmen pimpinan DPRD Asahan tersebut. Apakah koordinasi dengan BKD sudah dilakukan, atau persoalan ini justru dibiarkan tanpa kepastian.
Wartawan Tak Harus Menunggu Undangan untuk Meliput
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 ayat (3) menegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Bahkan, Pasal 18 ayat (1) mengatur ketentuan pidana terhadap pihak yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Dalam keterangannya pada pertemuan tersebut, Amy Ruz Sinaga menyampaikan bahwa dirinya dilarang meliput oleh Ketua Komisi B dengan alasan tidak diundang dalam RDPU yang menurut informasi merupakan rapat terbuka untuk umum.
Jika alasan pelarangan berkaitan dengan kapasitas ruangan atau pertimbangan teknis lainnya, hal tersebut semestinya dijelaskan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai alasan administratif justru menjadi pembatas terhadap tugas jurnalistik.
Persoalan ini bukan sekadar kegaduhan antara wartawan dan anggota legislatif, melainkan menyangkut penghormatan terhadap kemerdekaan pers dan keterbukaan lembaga publik.
Ketua DPRD Asahan harus menunjukkan sikap tegas dengan menindaklanjuti janjinya melalui mekanisme BKD. Pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif dengan memanggil pihak-pihak terkait, memeriksa kronologi, serta menilai apakah terdapat pelanggaran tata tertib maupun kode etik DPRD.
Apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Publik menilai, permohonan maaf saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut kebebasan pers. Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji yang tidak jelas tindak lanjutnya.
Jangan sampai sidang etik hanya menjadi wacana untuk meredam kegaduhan, sementara persoalan dugaan pembatasan kerja jurnalistik dibiarkan menggantung.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu penjelasan resmi dari Ketua DPRD Asahan, Efi Irwansyah Pane, mengenai realisasi koordinasi dengan BKD dan kepastian pelaksanaan pemeriksaan etik terhadap Ketua Komisi B, Dody Sayendra.
Redaksi Sorot Kasus News tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan pemberitaan.**Red/Zulham
BACA JUGA :
Dikenal Melalui Aplikasi MiChat, Tarif Kencan Rp 250 Ribu Berujung Maut, Lantaran Hal Ini
DPW IWO Indonesia Sumsel Prihatin Terhadap Kekerasan Antar Siswa di Prabumulih
Bersama Tim Gabungan, Polda Sumut Berhasil Menemukan 5 Hektar Ladang Ganja di Mandailing Natal
DPD IWO Indonesia Kab. Asahan dan Deli Serdang Desak Ketua DPRD Lakukan Sidang Etik BKD Terkait Ketua Komisi B Larang Wartawan Meliput
DPP IWO Indonesia Soroti Ketua Komisi B DPRD Asahan Larang Wartawan Meliput Kegiatan RDPU
