Gulma dan Semak Belukar Dibiarkan di Afdeling VII PTPN IV Regional I Kebun Huta Padang
Foto : Kondisi Kebun Huta Padang, Afdeling VII PTPN IV Regional I
Sorot Kasus News – Asahan : Kondisi perawatan tanaman kelapa sawit di Afdeling VII PTPN IV Regional I Unit Kebun Huta Padang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, menuai sorotan.
Sejumlah areal perkebunan terlihat dipenuhi gulma dan semak belukar, bahkan tanaman sawit diduga dibiarkan terlilit tanaman mukuna (Mucuna), sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap pelaksanaan pemeliharaan kebun.
Temuan tersebut disampaikan HS warga sekitar perkebunan yang namanya tak ingin diberitakan, setelah meninjau langsung kondisi lapangan di Afdeling VII pada 13 November 2026.
Menurutnya, kondisi kebun yang tidak terawat terlihat dari keberadaan gulma, tanaman mukuna yang melilit pokok sawit, serta Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang dinilai tidak tertata sebagaimana mestinya.
Padahal, pemeliharaan kebun melalui pengendalian gulma, pembersihan piringan, pasar pikul, gawangan, serta penataan TPH merupakan bagian penting dari praktik agronomi yang baik ( Good Agricultural Practices ).
“Jika perawatan dibiarkan tidak optimal, bagaimana perusahaan dapat mencapai target produksi tahun 2026? Kondisi seperti ini patut menjadi perhatian serius manajemen,” ungkap sumber.
Ia menilai, keberadaan gulma dan tanaman pengganggu yang tidak dikendalikan berpotensi menghambat kegiatan pemupukan, pemeliharaan, hingga proses pemanenan dan pengumpulan Tandan Buah Segar (TBS).
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran pemeliharaan kebun. Apakah biaya perawatan telah direalisasikan sesuai perencanaan, atau justru terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dan pekerjaan di lapangan.
Kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi manajemen PTPN IV Regional I. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di Afdeling VII perlu dievaluasi secara terbuka dan objektif.
Masyarakat meminta manajemen melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap realisasi anggaran pemeliharaan, kegiatan pengendalian gulma, serta capaian pekerjaan di lapangan. Apabila ditemukan penyimpangan, perusahaan diharapkan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Manajer Kebun Huta Padang, Faizal Fauzi Saragi, terkait kondisi kebersihan blok perkebunan Afdeling VII serta dampaknya terhadap pencapaian target produksi dan efisiensi biaya operasional perusahaan belum dapat terhubung untuk dimintai tanggapannya.
Sumber juga menilai persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas keluhan masyarakat. Sebagai perusahaan perkebunan milik negara, PTPN IV harus memastikan setiap anggaran pemeliharaan benar-benar diwujudkan dalam pekerjaan nyata di lapangan.
Jangan sampai anggaran perawatan terserap, tetapi kondisi kebun justru dibiarkan dipenuhi gulma dan semak belukar.
Transparansi, pengawasan, dan evaluasi menyeluruh menjadi penting untuk menjaga produktivitas kebun sekaligus mencegah potensi kerugian perusahaan maupun negara.
Hingga saat ini redaksi Sorot Kasus News masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak manajemen PTPN IV Regional I Unit Kebun Huta Padang.**Red/999
BACA JUGA :
Kebun Sawit Afdeling VII PTPN IV Sei Kopas Diduga Terbengkalai, Anggaran Perawatan Dipertanyakan
Pengadaan Kaos Jambore Posyandu Asahan 2025–2026 Disorot, Transparansi Anggaran Dipertanyakan
Keluarga Almarhumah Yasmin Akui Didatangi Pihak RSUD HAMS, Minta Kasus Tak Dilanjutkan
Pembagian Jasa Klaim BPJS RSUD HAMS Kisaran Dipersoalkan, Perawat Keluhkan Adanya Dugaan Tebang Pilih Insentif
Anggaran Jambore ke XIII Kader Posyandu Asahan Rp 1,2 Miliar Menjadi Sorotan Publik, Diduga Dijadikan Ajang Korupsi Oknum Dinkes
