Bimtek Desa dan Krisis Kepercayaan Publik, Ke Mana Arah Efisiensi Anggaran Pemkab Asahan ?

Sorot Kasus News – Asahan : Kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik, program sosial, atau berbagai capaian administratif.

Kepercayaan juga tumbuh dari satu hal yang sangat sederhana, tetapi fundamental, keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan kepada masyarakat ke mana uang publik dibelanjakan dan apa manfaat yang kembali kepada masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Asahan, pertanyaan mengenai pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ( Bimtek ) desa yang dilakukan secara berulang kali pada tahun 2025 – 2026 layak mendapat jawaban terbuka dari Pemerintah Kabupaten Asahan.

---

Baca Juga : Bimtek Pemkab Asahan di Tengah Efisiensi Anggaran: Prioritas atau Pemborosan?

---

Persoalannya bukan semata-mata apakah Bimtek boleh dilakukan atau tidak. Bimtek dapat saja menjadi bagian dari peningkatan kapasitas aparatur desa dan memiliki dasar program yang sah.

Namun, ketika kegiatan tersebut terus dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, publik berhak mempertanyakan seberapa besar kebutuhan, biaya, mekanisme penganggaran, serta hasil nyata dari setiap kegiatan tersebut.

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan karena pemerintah pusat sejak Januari 2025 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN, yang ditetapkan 29 Juli 2025 dan berlaku sejak 5 Agustus 2025.

Bimtek Justru Masuk Dalam Item Efisiensi

Hal yang menarik adalah diklat dan bimtek secara eksplisit masuk dalam item belanja yang menjadi sasaran efisiensi dalam PMK 56 Tahun 2025.

Selain itu, PMK tersebut juga mencantumkan alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat/seminar, kajian dan analisis, honor output kegiatan dan jasa profesi, percetakan dan souvenir, sewa gedung/kendaraan/peralatan, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, serta infrastruktur.

Dalam pelaksanaan efisiensi tahun 2025, dokumen pemerintah juga menunjukkan adanya persentase efisiensi yang diarahkan terhadap berbagai item tersebut. Salah satu dokumen pemerintah mencatat, antara lain, efisiensi 29 persen untuk diklat dan bimtek, 53,9 persen untuk perjalanan dinas, 45 persen untuk rapat/seminar, dan 90 persen untuk ATK.

Artinya, kegiatan bimtek bukanlah jenis belanja yang berada di luar radar kebijakan efisiensi. Namun, efisiensi tidak otomatis berarti seluruh bimtek harus dihentikan.

Pemerintah tetap dapat menjalankan kegiatan yang memang diperlukan, sepanjang terdapat dasar anggaran, kebutuhan yang jelas, mekanisme yang sesuai, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Justru di titik inilah pertanyaan publik menjadi penting, Publik berhak tahu Jika kegiatan bimtek desa harus terus dilaksanakan, sehingga masyarakat tentu wajar untuk bertanya.

• Berapa total anggaran yang digunakan?
• Dari pos anggaran mana sumber dananya?
• Berapa biaya yang dialokasikan untuk hotel, konsumsi, transportasi, narasumber, dan komponen lainnya?
• Siapa pihak penyelenggaranya?
• Bagaimana mekanisme pemilihan atau pengadaan jasa penyelenggara kegiatan tersebut?
• Apa dasar hukum pelaksanaannya?
• Apa materi dan target yang hendak dicapai?
• Apa indikator keberhasilan setelah kegiatan selesai?
• Apakah kegiatan bimtek sebelumnya pernah dievaluasi secara objektif?
• Apakah hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan perlu atau tidaknya kegiatan berikutnya?

Pertanyaan berikutnya juga tidak kalah penting, mengapa kegiatan harus dilaksanakan di luar Kabupaten Asahan apabila fasilitas hotel dan tempat pertemuan di dalam daerah tersedia?

Jika kegiatan memang harus dilakukan di luar daerah, Pemerintah Kabupaten Asahan semestinya mampu menjelaskan alasan objektifnya.

Sebab, setiap kegiatan pemerintah yang dilaksanakan di luar daerah memiliki konsekuensi ekonomi. Uang yang dibelanjakan untuk hotel, konsumsi, transportasi, dan kebutuhan kegiatan berpotensi menjadi perputaran ekonomi di daerah tempat kegiatan dilaksanakan.

Maka publik juga layak bertanya, berapa potensi perputaran ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati pelaku usaha di Kabupaten Asahan apabila kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam daerah?

Ini bukan semata-mata soal hotel mana yang digunakan. Ini menyangkut perspektif value for money dalam pengelolaan keuangan publik.

Jangan Berhenti Pada Kalimat “Ini Program Pemerintah”

Pemerintah tentu memiliki kewenangan untuk menyusun program dan mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan. Tetapi di era keterbukaan informasi publik, masyarakat tidak cukup hanya diberi jawaban bahwa sebuah kegiatan merupakan “program pemerintah”.

Publik membutuhkan penjelasan yang lebih konkret.

• Berapa uang yang digunakan?
• Mengapa harus dikeluarkan?
• Siapa penerimanya?
• Apa output-nya?
• Apa outcome-nya?
• Dan yang paling penting, apa manfaatnya bagi masyarakat?

Transparansi semacam ini justru dapat menjadi instrumen untuk menjaga pemerintah dari prasangka negatif. Apabila sebuah kegiatan memang memiliki dasar hukum yang jelas, proses pengadaan atau penunjukan penyelenggaranya sesuai ketentuan, anggarannya wajar, serta hasilnya dapat diukur, maka pemerintah seharusnya tidak memiliki alasan untuk menutup informasi yang memang menjadi bagian dari pertanggungjawaban publik.

Jangan Biarkan Ruang Kosong Informasi Diisi Oleh Prasangka

Sejumlah pemberitaan pada September 2026 telah menyoroti pelaksanaan bimtek yang melibatkan desa-desa di Kabupaten Asahan dan memuat berbagai dugaan mengenai biaya serta penyelenggaraannya.

Namun, berbagai dugaan tersebut tetap perlu dibedakan dari fakta yang telah diverifikasi. Salah satu pemberitaan bahkan memuat bantahan dari Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Asahan bahwa kegiatan bimtek tersebut bukan diselenggarakan oleh Dinas PMD.

Yang perlu dibuka kepada masyarakat adalah detail setiap kegiatan yang menggunakan uang publik, khususnya kegiatan yang berulang ulang dan menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi.

Pemimpin Harus Berani Menjelaskan

Simon Sinek, melalui gagasan dalam bukunya yang berjudul  “Leaders Eat Last”, menggunakan kisah kepemimpinan di Korps Marinir Amerika Serikat untuk menggambarkan pentingnya pemimpin yang menempatkan kepentingan orang yang dipimpinnya di depan kepentingan dirinya sendiri.

Gagasan tersebut relevan bukan karena pemerintah harus menghindari seluruh pengeluaran untuk aparatur, melainkan karena kepemimpinan publik pada akhirnya diuji ketika harus menentukan prioritas di tengah sumber daya yang terbatas.

Dalam kondisi efisiensi anggaran, pemimpin dituntut mampu menjelaskan mengapa satu pengeluaran harus tetap dilakukan sementara pengeluaran lainnya harus dikurangi.

Karena itu, mempertanyakan kegiatan bimtek bukan berarti menuduh kegiatan tersebut sebagai “bancakan” atau menyimpulkan telah terjadi penyalahgunaan anggaran, Justru sebaliknya, keterbukaan diperlukan agar tuduhan seperti itu tidak tumbuh menjadi persepsi publik.

Jika pemerintah dapat menjelaskan seluruh prosesnya secara terbuka, maka masyarakat mempunyai dasar untuk menilai sendiri.

Diamnya Masyarakat Bukan Berarti Tidak Peduli

Ada satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, Masyarakat yang tidak lagi banyak bertanya belum tentu berarti masyarakat menerima seluruh kebijakan pemerintah. Bisa saja masyarakat memilih diam karena merasa pertanyaan mereka tidak mendapatkan jawaban yang memadai.

Karena itu, apa yang disebut sebagai krisis kepercayaan publik sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai kesimpulan, melainkan sebagai sebuah kemungkinan yang perlu dijawab melalui keterbukaan dan komunikasi pemerintah.

Kepercayaan Tidak Dapat Dibangun Hanya Melalui Slogan.

Kepercayaan dibangun melalui data, transparansi, konsistensi, evaluasi, dan keberanian pemerintah memberikan jawaban ketika masyarakat bertanya.

Pemkab Asahan Perlu Membuka Data

Pemerintah Kabupaten Asahan, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, memiliki ruang yang sangat besar untuk menjawab kegelisahan masyarakat tersebut.

• Tidak perlu jawaban yang berputar-putar,
• Cukup buka data dan jelaskan secara tranparan.
• Berapa anggaran seluruh kegiatan bimtek desa sepanjang 2025 dan 2026?
• Berapa kali kegiatan dilaksanakan?
• Berapa peserta setiap kegiatan?
• Siapa penyelenggaranya?
• Bagaimana mekanisme pengadaannya?
• Darimana sumber anggarannya?
• Berapa biaya per peserta?
• Di mana kegiatan dilaksanakan?
• Mengapa dipilih lokasi tersebut?
• Apa output dan outcome yang ditargetkan?
• Apa hasil evaluasi kegiatan sebelumnya?

Dan apakah seluruh pelaksanaannya telah mengikuti prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk permusuhan kepada pemerintah, Itulah bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi uang publik.

Pada akhirnya, masyarakat Asahan tidak membutuhkan pemerintah yang sekadar mengatakan bahwa setiap kegiatan memiliki program dan anggaran.

Masyarakat membutuhkan pemerintah yang mampu menunjukkan bahwa setiap rupiah uang publik benar-benar memiliki alasan, proses, hasil, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana gagasan tentang restorative trust yang menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan ketika hubungan mulai mengalami keretakan, kepercayaan publik juga tidak cukup diminta untuk diberikan, ia harus dibangun dan dipelihara melalui tindakan yang dapat dilihat dan diverifikasi.

Jika kegiatan bimtek memang penting, jelaskan mengapa penting, Jika anggarannya memang wajar, buka rinciannya. Jika mekanismenya sudah sesuai aturan, tunjukkan dasar dan prosesnya. Jika hasilnya nyata, publikasikan indikator keberhasilannya. Dan jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, akui serta perbaiki.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa banyak program yang dapat dilaksanakan, tetapi juga seberapa besar kepercayaan masyarakat yang mampu dipertahankan melalui penggunaan anggaran yang transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.**Red/999