Efisiensi Anggaran Dipertanyakan : Bimtek Desa Berlanjut, Infrastruktur Asahan Masih Bermasalah

Bimtek Desa, Jalan Rusak, Aset Terminal Madya Kisaran, hingga Persoalan Sampah Menjadi Sorotan. Bupati dan Wakil Bupati Asahan Dituntut Hadir Memberikan Jawaban yang Terukur kepada Masyarakat.

Sorot Kasus News – Asahan : Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Setiap penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah semestinya dapat dijelaskan secara terbuka, terutama ketika masyarakat mempertanyakan urgensi, besaran biaya, serta manfaat dari suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Namun, pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa di Kabupaten Asahan sepanjang tahun 2025 hingga 2026 kini menjadi salah satu persoalan yang menyita perhatian publik.

---

Baca Juga : Bimtek Pemkab Asahan di Tengah Efisiensi Anggaran: Prioritas atau Pemborosan?

---

Di tengah narasi efisiensi anggaran, kegiatan yang melibatkan perangkat desa dari 177 desa di Kabupaten Asahan tersebut dipertanyakan karena dilaksanakan di luar daerah, termasuk di Kota Medan.

Persoalan ini bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya sebuah kegiatan dilaksanakan di luar Kabupaten Asahan. Lebih jauh, masyarakat mempertanyakan apakah penggunaan anggaran tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan prioritas, perencanaan yang matang, serta hasil yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Pertanyaan publik bukan tuduhan, melainkan tuntutan atas keterbukaan pengelolaan uang negara.

SEBELAS PERTANYAAN PUBLIK YANG BELUM MENDAPATKAN JAWABAN SUBSTANTIF

Tim Sorot Kasus News menilai, polemik Bimtek Desa seharusnya dijawab melalui penyampaian data dan dokumen yang dapat diperiksa publik, bukan sekadar pernyataan normatif bahwa kegiatan telah berjalan sesuai prosedur.

Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang membutuhkan penjelasan resmi Pemerintah Kabupaten Asahan:

Berapa total anggaran Bimtek Desa? Berapa keseluruhan biaya yang digunakan sepanjang 2025 hingga 2026, termasuk biaya setiap kegiatan dan jumlah peserta yang terlibat?

Dari pos anggaran mana dana tersebut berasal? Apakah bersumber dari APBD Kabupaten Asahan, APBDes masing-masing desa, atau sumber pembiayaan lainnya?

---

Baca Juga : Bimtek Desa dan Krisis Kepercayaan Publik, Ke Mana Arah Efisiensi Anggaran Pemkab Asahan ?

---

Berapa biaya hotel dan konsumsi setiap peserta? Publik berhak mengetahui rincian komponen biaya, sepanjang sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan oleh undang-undang.

Siapa pihak penyelenggara kegiatan? Siapa pelaksana, penyedia jasa, atau lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Bimtek tersebut?

Apa dasar penunjukan atau pengadaan jasa? Apakah proses pemilihan penyedia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung dokumen administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan?

Apa materi dan target yang ingin dicapai? Kompetensi apa yang hendak ditingkatkan oleh perangkat desa melalui kegiatan tersebut?

Apa indikator keberhasilannya? Bagaimana pemerintah mengukur manfaat Bimtek terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa?

Apakah Bimtek sebelumnya telah dievaluasi? Jika kegiatan serupa terus dilaksanakan, apa hasil evaluasi dan tindak lanjut dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya?

Mengapa kegiatan dilaksanakan di luar Kabupaten Asahan? Apa pertimbangan teknis, efisiensi, dan kebutuhan yang mendasari pemilihan Kota Medan sebagai lokasi kegiatan?

Apakah fasilitas pertemuan di Kabupaten Asahan tidak memenuhi persyaratan? Jika demikian, apa dasar penilaian dan hasil perbandingan fasilitas serta biaya antara penyelenggaraan di Asahan dan di luar daerah?

Berapa potensi perputaran ekonomi lokal yang tidak diperoleh Kabupaten Asahan? Apakah pernah dilakukan perhitungan perbandingan manfaat ekonomi apabila kegiatan diselenggarakan di dalam daerah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan vonis terhadap pihak tertentu. Semuanya merupakan persoalan yang sewajarnya dijelaskan pemerintah melalui data, dokumen anggaran, dasar hukum, dan evaluasi yang terukur.

Jika seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan, keterbukaan justru akan menjadi cara paling efektif untuk menjawab keraguan masyarakat.

AKSI MAHASISWA DAN MASYARAKAT: JANGAN BIARKAN ASPIRASI BERHENTI PADA JAWABAN NORMATIF

Aksi unjuk rasa yang dilakukan sekelompok mahasiswa dan masyarakat terkait pelaksanaan Bimtek Desa di tengah kondisi efisiensi anggaran seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Asahan untuk melakukan evaluasi sekaligus membuka ruang dialog yang substantif.

Akan tetapi, muncul kritik ketika perwakilan pemerintah yang hadir, menurut penilaian pihak pengkritik, belum mampu memberikan jawaban terperinci atas pertanyaan yang diajukan. Pernyataan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai prosedur tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan mengenai besaran anggaran, sumber dana, proses pengadaan, alasan pemilihan lokasi, maupun manfaat kegiatan.

Masyarakat tidak cukup hanya mendengar bahwa prosedur telah dipenuhi. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang dapat diuji.

---

Baca Juga : Asahan Menuju Kabupaten Antikorupsi, Ketika Kepercayaan Publik Dipertanyakan

---

Tim Sorot Kasus News berpandangan bahwa persoalan sebesar ini patut dijelaskan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan menguasai dokumen terkait, dengan melibatkan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.

Apabila jawaban teknis belum dapat diberikan pada saat dialog berlangsung, pemerintah semestinya menyampaikan batas waktu yang jelas untuk memberikan jawaban tertulis beserta dokumen pendukungnya.

Sebab, aspirasi publik tidak boleh berhenti pada seremoni penerimaan pengunjuk rasa, apalagi berakhir tanpa kepastian tindak lanjut.

EFISIENSI ANGGARAN DIPERTANYAKAN: MANA YANG LEBIH MENDESAK, BIMTEK ATAU JALAN RUSAK?

Persoalan Bimtek Desa menjadi semakin sensitif ketika masyarakat masih menghadapi kerusakan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Asahan.

Ketika pemerintah menjelaskan keterbatasan kemampuan keuangan daerah atau efisiensi anggaran sebagai salah satu kendala perbaikan jalan, masyarakat tentu berhak mempertanyakan bagaimana pemerintah menetapkan skala prioritas belanja.

Di satu sisi, perbaikan jalan berkaitan langsung dengan mobilitas warga, keselamatan pengguna jalan, distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan, dan akses terhadap pelayanan publik. Di sisi lain, Bimtek dapat memberikan manfaat apabila materi, pelaksanaan, dan hasilnya benar-benar dibutuhkan oleh pemerintahan desa.

Karena itu, persoalannya bukan mempertentangkan peningkatan kapasitas perangkat desa dengan pembangunan infrastruktur secara mutlak. Yang perlu dijelaskan adalah apakah anggaran telah dialokasikan secara proporsional, apakah kegiatan Bimtek memberikan manfaat yang terukur, serta apakah terdapat pilihan pelaksanaan yang lebih hemat tanpa mengurangi kualitas hasil.

Pemerintah Kabupaten Asahan perlu membuka dasar penetapan prioritas anggaran, termasuk pertimbangan mengapa Bimtek tetap dilaksanakan di luar daerah sementara persoalan infrastruktur masih membutuhkan penanganan.

Efisiensi tidak cukup menjadi alasan untuk membatasi pembangunan. Efisiensi harus dapat dibuktikan melalui keputusan belanja yang rasional, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

ASET TERMINAL MADYA KISARAN: KEJELASAN INVENTARISASI MENJADI TUNTUTAN

Selain persoalan Bimtek dan jalan rusak, masyarakat juga menyoroti aset pemerintah daerah yang berkaitan dengan bangunan Terminal Madya Kisaran.

Pertanyaan mengenai keberadaan dan status sisa aset bangunan tersebut perlu dijawab secara administratif dan teknis. Apakah seluruh komponen bangunan telah diinventarisasi? Bagaimana pencatatannya dalam administrasi barang milik daerah? Apakah terdapat dokumen pembongkaran, pemindahan, penghapusan, atau pemanfaatan material bangunan?

Jika ada aset yang telah dipindahkan, dilelang, dimanfaatkan kembali, atau dihapuskan dari pencatatan, pemerintah perlu menjelaskan proses dan dasar hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila masih terdapat bagian aset yang belum jelas statusnya, hal tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan administrasi dan fisik.

Tim Sorot Kasus News menegaskan bahwa pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan perkiraan atau asumsi. Dokumen inventarisasi, catatan aset, berita acara, dan hasil pemeriksaan merupakan dasar yang diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat.

Aset daerah merupakan kekayaan publik. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara tertib dan transparan.

PERSOALAN SAMPAH MENAMBAH DAFTAR PEKERJAAN RUMAH PEMKAB ASAHAN

Di tengah polemik tersebut, persoalan tumpukan sampah yang dikeluhkan masyarakat juga menjadi perhatian.

Pengelolaan sampah bukan sekadar persoalan kebersihan lingkungan. Permasalahan ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, efektivitas pelayanan publik, serta kemampuan pemerintah dalam mengatur sistem pengangkutan dan pengolahan sampah.

Masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai pembagian tanggung jawab perangkat daerah, ketersediaan sarana pengangkutan, jadwal pengumpulan sampah, kondisi tempat pembuangan, serta rencana penanganan di lokasi yang mengalami penumpukan.

Jika terdapat kendala anggaran, pemerintah perlu menjelaskan besaran kebutuhan, kemampuan pembiayaan yang tersedia, dan langkah penanganan yang tetap dapat dilakukan dalam jangka pendek.

Jangan sampai persoalan yang berulang justru menjadi beban harian masyarakat tanpa kepastian penyelesaian.

Pemerintah daerah perlu menunjukkan langkah nyata di lapangan, bukan sekadar menyampaikan penjelasan administratif.

JANGAN BIARKAN SPEKULASI NEGATIF BERKEMBANG TANPA KEJELASAN

Berbagai persoalan tersebut pada akhirnya menimbulkan pertanyaan yang lebih besar mengenai efektivitas kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan di Kabupaten Asahan.

Apakah penetapan prioritas anggaran telah dilakukan secara tepat? Apakah pengawasan terhadap kegiatan perangkat daerah dan pemerintahan desa berjalan optimal? Apakah pengelolaan aset serta pelayanan kebersihan telah dievaluasi secara menyeluruh?

Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab melalui mekanisme pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam situasi seperti ini, spekulasi mengenai kemungkinan penyimpangan anggaran dapat berkembang apabila informasi yang dibutuhkan publik tidak tersedia. Namun, dugaan adanya korupsi atau keterlibatan pejabat tertentu tidak boleh dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang dapat diverifikasi.

Karena itu, apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Bimtek Desa, proses yang tepat adalah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen anggaran, kontrak atau dokumen pengadaan, bukti pembayaran, daftar peserta, laporan pertanggungjawaban, dan hasil kegiatan.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal maupun lembaga berwenang sesuai ketentuan hukum.

Transparansi diperlukan bukan untuk menghakimi sebelum pemeriksaan, melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada pertanyaan publik yang dibiarkan tanpa penjelasan.

BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASAHAN HARUS TURUN LANGSUNG

Tim Sorot Kasus News memandang bahwa Bupati Asahan dan Wakil Bupati Asahan perlu mengambil peran langsung dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Kehadiran pemimpin daerah bukan sekadar untuk menghadiri kegiatan seremonial, melainkan memastikan setiap perangkat daerah bekerja secara terkoordinasi, responsif, dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan warga.

Masyarakat membutuhkan langkah konkret, antara lain:

Membuka informasi pelaksanaan Bimtek Desa, termasuk total anggaran, sumber pembiayaan, rincian biaya, penyelenggara, dasar pemilihan penyedia, lokasi kegiatan, dan laporan hasil pelaksanaan sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Bimtek tahun 2025–2026, meliputi urgensi, efisiensi biaya, kualitas materi, hasil yang dicapai, serta kebutuhan untuk melanjutkan atau memperbaiki pola pelaksanaannya.

Menyampaikan prioritas penanganan jalan rusak, disertai data kondisi jalan, skala prioritas, kemampuan anggaran, dan rencana tindak lanjut yang realistis.

Menjelaskan status aset Terminal Madya Kisaran, dengan merujuk pada inventarisasi barang milik daerah, dokumen pembongkaran jika ada, serta catatan pemindahan atau penghapusan aset apabila relevan.

Menyusun langkah penanganan sampah yang terukur, termasuk penanggung jawab, kebutuhan sarana, lokasi prioritas, dan jadwal pelaksanaan.

Menyediakan forum dialog dan jawaban tertulis, agar pertanyaan mahasiswa, masyarakat, dan insan pers memperoleh tindak lanjut yang jelas.

Langkah tersebut penting agar masyarakat dapat menilai sendiri kinerja pemerintah berdasarkan data dan hasil nyata, bukan berdasarkan pernyataan sepihak.

UANG PUBLIK MEMBUTUHKAN PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK

Tim Sorot Kasus News menegaskan bahwa kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Asahan merupakan bagian dari kontrol sosial yang perlu ditempatkan dalam koridor hukum, etika jurnalistik, dan kepentingan masyarakat.

Pemerintah berhak menjelaskan kebijakannya, tetapi masyarakat juga berhak meminta penjelasan mengenai penggunaan anggaran, pengelolaan aset, pembangunan infrastruktur, dan kualitas pelayanan publik.

Jika pelaksanaan Bimtek Desa memang dibutuhkan, pemerintah perlu membuktikannya melalui data yang jelas, dasar hukum yang tepat, biaya yang wajar, serta hasil yang dapat diukur.

Jika terdapat kendala dalam pembangunan jalan, pemerintah perlu menyampaikan kondisi keuangan dan prioritas penanganannya secara terbuka.

Jika status aset Terminal Madya Kisaran belum sepenuhnya jelas, inventarisasi dan pemeriksaan harus dilakukan. Jika persoalan sampah belum terselesaikan, masyarakat membutuhkan tindakan nyata beserta target penyelesaiannya.

Bupati dan Wakil Bupati Asahan tidak seharusnya membiarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut berkembang tanpa kejelasan. Kepemimpinan yang kuat bukan ditunjukkan dengan menghindari kritik, melainkan dengan keberanian menghadapi persoalan, membuka data yang dapat diakses publik, serta memperbaiki kekurangan pemerintahan.

Tim Sorot Kasus News akan terus menyoroti persoalan Bimtek Desa, transparansi anggaran, kerusakan infrastruktur, pengelolaan aset daerah, dan pelayanan persampahan di Kabupaten Asahan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat.

Publik menunggu jawaban yang konkret, terbuka, dan dapat diuji.

Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar citra pemerintah, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.**Red/999