Bimtek Pemkab Asahan di Tengah Efisiensi Anggaran: Prioritas atau Pemborosan?
Foto : Ilustrasi
Sorot Kasus News – Asahan : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Asahan yang kembali melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi aparatur atau perwakilan desa patut menjadi perhatian publik.
Bukan karena kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa tidak penting, tetapi karena pelaksanaannya berlangsung di tengah kondisi keuangan negara dan daerah yang sedang menghadapi tekanan efisiensi anggaran.
Ketika pemerintah di berbagai tingkatan dituntut melakukan penghematan, setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat semestinya ditempatkan berdasarkan skala prioritas, urgensi, manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.
Pertanyaannya kemudian: seberapa prioritas kegiatan bimtek yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Asahan dibandingkan dengan kebutuhan anggaran lainnya yang juga menyangkut kepentingan masyarakat?
Apalagi, jika kegiatan bimtek tersebut kembali dilakukan secara berulang, masyarakat tentu berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar kebutuhan, besaran anggaran, mekanisme pengadaan, pihak penyelenggara, materi yang diberikan, serta hasil nyata yang dapat diukur setelah kegiatan selesai.
Uang Pajak Masyarakat Asahan, tetapi Dibelanjakan di Medan?
Hal lain yang menarik untuk dipertanyakan adalah lokasi pelaksanaan kegiatan.
Apabila benar kegiatan bimtek desa yang diikuti sekitar 177 orang perwakilan desa dilaksanakan di hotel yang berada di Kota Medan, maka muncul pertanyaan sederhana, mengapa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di hotel atau fasilitas pertemuan yang berada di Kabupaten Asahan?
Pertanyaan ini bukan berarti kegiatan di luar daerah otomatis salah.
Namun, dari perspektif ekonomi daerah, kebijakan tersebut layak dikaji.
Sebab, apabila konsumsi hotel, makanan, ruang pertemuan dan berbagai kebutuhan kegiatan dibayarkan kepada usaha yang berada di Kota Medan, maka terdapat potensi penerimaan pajak daerah dari aktivitas tersebut masuk ke daerah tempat usaha tersebut beroperasi.
Dengan kata lain, uang yang berasal dari masyarakat dan APBD Kabupaten Asahan justru berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi serta penerimaan pajak daerah di daerah lain.
Jika memang Kabupaten Asahan memiliki hotel atau fasilitas pertemuan yang memenuhi standar untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, tentu menjadi pertanyaan publik mengapa pilihan lokasi tidak diarahkan terlebih dahulu kepada pelaku usaha di daerah sendiri.
Bukan Sekadar Soal Hotel
Persoalan ini sebenarnya bukan semata-mata mengenai hotel.
Lebih jauh, hal tersebut menyangkut bagaimana pemerintah daerah melihat multiplier effect dari setiap belanja pemerintah.
Ketika sebuah kegiatan pemerintah dilaksanakan di Kabupaten Asahan, maka uang yang dibelanjakan berpotensi berputar di dalam perekonomian Asahan.
Hotel mendapatkan pemasukan, pekerja memperoleh penghasilan, restoran mendapatkan transaksi, transportasi lokal bergerak, UMKM mendapatkan peluang usaha, dan pada akhirnya aktivitas ekonomi tersebut berpotensi memberikan kontribusi kepada perekonomian daerah.
Sebaliknya, apabila kegiatan tersebut dilaksanakan di luar daerah, sebagian manfaat ekonomi tersebut tentu ikut berpindah ke daerah tempat kegiatan dilaksanakan.
Karena itu, jika tujuan bimtek desa adalah meningkatkan kapasitas aparatur desa untuk mendukung pembangunan, maka semestinya pemerintah juga mempertimbangkan bagaimana belanja untuk kegiatan tersebut sekaligus dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah yang membiayainya.
Perlu Transparansi Anggaran
Masyarakat Asahan tentunya tidak mempersoalkan apabila suatu kegiatan benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat.
Yang menjadi persoalan adalah ketika kegiatan serupa dilakukan berulang kali sementara masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai:
- Berapa total anggaran yang digunakan?
- Dari pos anggaran mana dana tersebut berasal?
- Berapa biaya hotel dan konsumsi setiap peserta?
- Siapa pihak penyelenggara kegiatan?
- Apa dasar penunjukan atau pengadaan jasa tersebut?
- Apa materi dan target yang ingin dicapai?
- Apa indikator keberhasilan setelah bimtek selesai?
- Apakah pernah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan bimtek sebelumnya?
- Mengapa kegiatan dilaksanakan di luar Kabupaten Asahan?
- Apakah hotel atau fasilitas pertemuan di Asahan tidak memenuhi persyaratan?
- Berapa potensi perputaran ekonomi yang hilang bagi Kabupaten Asahan akibat pelaksanaan kegiatan di luar daerah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka karena sumber pembiayaannya berasal dari APBD yang pada akhirnya bersumber dari uang masyarakat.
Efisiensi Bukan Berarti Menghapus Pelatihan
Efisiensi anggaran tidak harus dimaknai sebagai menghentikan seluruh kegiatan peningkatan kapasitas aparatur.
Pemerintah tetap membutuhkan pelatihan, pendidikan dan pengembangan kompetensi.
Namun, efisiensi seharusnya mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan benar-benar dibutuhkan, tidak tumpang tindih, biayanya wajar, hasilnya terukur dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Dalam konteks Kabupaten Asahan, pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan penggunaan fasilitas yang tersedia di daerah sendiri sepanjang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
Jika terdapat hotel atau tempat pertemuan di Asahan yang layak digunakan, pilihan tersebut setidaknya dapat menjadi salah satu pertimbangan agar belanja pemerintah ikut menggerakkan ekonomi lokal.
Bimtek Berulang, Evaluasi Jangan Hilang
Yang paling penting adalah persoalan keberlanjutan.
Apabila kegiatan bimtek telah dilakukan berkali-kali, publik berhak mengetahui apakah kegiatan sebelumnya benar-benar menghasilkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan desa.
Jangan sampai bimtek hanya menjadi kegiatan rutin yang selesai ketika peserta menerima materi dan kembali ke daerah masing-masing, sementara persoalan pembangunan desa tetap berjalan seperti sebelumnya.
Sebab, ukuran keberhasilan bimtek bukanlah berapa banyak peserta yang hadir atau berapa kali kegiatan dilaksanakan.
Ukuran keberhasilannya adalah perubahan nyata setelah kegiatan tersebut dilaksanakan.
Apakah kemampuan aparatur desa meningkat? Apakah pengelolaan pemerintahan desa menjadi lebih baik? Apakah perencanaan pembangunan desa lebih berkualitas? Apakah pelayanan kepada masyarakat meningkat?
Jika jawabannya dapat dibuktikan melalui indikator yang jelas, maka publik tentu dapat memahami urgensi kegiatan tersebut.
Namun apabila kegiatan terus dilakukan tanpa evaluasi yang transparan mengenai hasil dan manfaatnya, maka wajar jika masyarakat mulai mempertanyakan skala prioritas penggunaan anggaran daerah.
Pemerintah Asahan Perlu Memberikan Penjelasan
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Asahan memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa setiap kebijakan belanja benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Publik tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah.
Publik membutuhkan data, dasar hukum, rincian anggaran, alasan pemilihan lokasi, serta hasil yang dapat diukur.
Sebab, uang yang digunakan bukan uang pribadi pejabat atau penyelenggara pemerintahan.
Itu adalah uang publik yang dikumpulkan dari berbagai sumber penerimaan daerah, termasuk pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat.
Maka pertanyaan masyarakat sederhana:
Jika kegiatan bimtek memang bertujuan membangun Kabupaten Asahan, mengapa tidak sekaligus memastikan sebagian manfaat ekonominya kembali berputar di Kabupaten Asahan?
Dan yang lebih penting:
Di tengah kondisi anggaran yang harus diefisienkan, apakah kegiatan bimtek yang berulang kali dilaksanakan memang menjadi kebutuhan yang paling prioritas dibandingkan kebutuhan masyarakat lainnya?
Pertanyaan tersebut tentu bukan untuk menghakimi, melainkan menjadi ruang bagi Pemerintah Kabupaten Asahan untuk memberikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat.
Karena pada akhirnya, efisiensi anggaran bukan hanya tentang berapa banyak uang yang dibelanjakan, tetapi tentang seberapa besar manfaat yang kembali kepada masyarakat dari setiap rupiah uang rakyat yang digunakan.**Red/999
BACA JUGA :
DPD IWOI Asahan Desak Kapolres Dan Pemkab Buka Tabir Kematian Wiwit Hardianti, Dugaan Aktivitas Hiburan Malam B...
Slogan Asahan Religius Dipertanyakan, Di Mana Pengawasan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan, Ada Salon Isinya Tempa...
Efisiensi Anggaran Dipertanyakan : Bimtek Desa Berlanjut, Infrastruktur Asahan Masih Bermasalah
Asahan Menuju Kabupaten Antikorupsi, Ketika Kepercayaan Publik Dipertanyakan
Bimtek Desa dan Krisis Kepercayaan Publik, Ke Mana Arah Efisiensi Anggaran Pemkab Asahan ?
