Menimbang Urgensi Pemekaran OPD Di Kab. Kuansing, Pelayanan Prima Atau Beban Birokrasi?

Sorot Kasus News – Kuansing : Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) melalui usulan Ranperda SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) ke DPRD, berencana memecah tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi unit-unit yang lebih spesifik.

Di satu sisi, langkah ini dipandang sebagai upaya mempertajam fokus kerja, namun di sisi lain, publik—terutama para netizen—mulai melontarkan kritik tajam mengenai prinsip efisiensi.

Rencana pemecahan dinas seperti Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) secara teoretis memiliki landasan yang kuat.

Sektor pendidikan memiliki cakupan masalah yang sangat luas, mulai dari infrastruktur sekolah hingga kesejahteraan guru. Jika dicampur dengan urusan pemuda dan olahraga, konsentrasi kepemimpinan seringkali terpecah.

Dengan menjadikan mereka dinas mandiri bertipe B, diharapkan ada akselerasi program yang lebih lincah. Begitu juga dengan perubahan nomenklatur menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Ini adalah langkah adaptif terhadap regulasi pusat guna memastikan riset dan inovasi menjadi panglima dalam penyusunan kebijakan daerah.

Namun, kebijakan ini bak pisau bermata dua. Kritik masyarakat yang menyinggung prinsip “Miskin Struktur, Kaya Fungsi” dari Kemendagri bukanlah tanpa alasan. Penambahan tujuh OPD baru berarti menambah deretan kursi jabatan eselon II, III, hingga IV.

Dampak yang paling nyata adalah pembengkakan belanja pegawai dalam APBD. Anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan jalan, subsidi pupuk, atau bantuan sosial, kini harus terbagi untuk membiayai tunjangan jabatan, kendaraan dinas baru, hingga biaya operasional kantor OPD yang baru dibentuk tersebut.

Publik bertanya: Apakah pelayanan akan otomatis membaik hanya dengan menambah gedung dan papan nama dinas?

Pemekaran instansi seringkali diikuti oleh tantangan koordinasi. Semakin banyak dinas yang terlibat, semakin panjang birokrasi yang harus dilewati untuk urusan yang bersifat lintas sektoral. Misalnya, urusan pariwisata seringkali berkaitan erat dengan infrastruktur dan koperasi.

Jika koordinasi antar-dinas tidak berjalan mulus, pemecahan ini justru berisiko menciptakan sekat-sekat (ego sektoral) yang memperlambat kinerja pemerintah.

Ketua DPRD Kuansing, H. Juprizal, telah mengonfirmasi bahwa usulan ini masuk dalam agenda 2026. Kini bola panas ada di tangan legislatif.

Masyarakat berharap DPRD tidak hanya menjadi “stempel” bagi keinginan eksekutif. Perlu ada bedah naskah akademik yang transparan, Apakah skor beban kerja memang sudah mengharuskan pemecahan? Ataukah ini hanya sekadar akomodasi jabatan?

Pemerintah Kabupaten Kuansing harus mampu membuktikan bahwa pemekaran ini adalah investasi, bukan beban. Jika setelah dipecah, kualitas pendidikan tidak meningkat, angka pengangguran pemuda tetap tinggi, dan sektor pariwisata jalan di tempat, maka penambahan OPD ini hanya akan dikenang sebagai pemborosan anggaran di tengah sulitnya ekonomi rakyat.

Restrukturisasi birokrasi adalah sah-sah saja demi efektivitas. Namun, di era digital ini, masyarakat lebih merindukan birokrasi yang ringkas, cepat, dan murah. Kuansing tidak hanya butuh lebih banyak kantor dinas; Kuansing butuh hasil nyata yang dirasakan langsung di pintu-pintu rumah warga. **Skn/Tim