Galian C Pemilik PT HHI Diduga Tak Mengantongi Izin Resmi
Foto : Kendaraan Pengangkut Tanah Tambang Milik Pt. HHI
Sorot Kasus News – Lampung Selatan : Aktivitas pengerukan tanah bukit milik PT HHI di Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, menuai Protes Keras dari Warga.
Pasalnya kegiatan tersebut diduga tanpa mengantongi izin resmi, dan telah menimbulkan keresahan ditengah masyarakat sekitar.
Beberapa warga mengeluhkan tentang adanya kegiatan Pt. HHI, yang mengakibatkan kerusakan pada jalan akibat kendaraan pengangkut tanah dan alat berat milik Pt. HHI yang lalu lalang.
Baca Juga : Kapolres Lampung Barat Salurkan Bansos Kepada Masyarakat Kurang Mampu
Selain kerusakan pada jalan, keresahan masyarakat disekitar terkait hal itu banyak debu yang dapat merusak kesehatan warga setempat.
“Akibat adanya kegiatan Pt. HHI, Jalan rusak, debu dimana mana akibat kendaraan dan alat berat yang lewat, sehingga banyak anak anak menjadi batuk” Sebut salah satu warga yang tak ingin namanya diberitakan.
Berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) tengah menyiapkan langkah hukum dan melaporkan hal ini ke pihak Kepolisian.
Diketahui, diduga pemilik Pt. HHI berinisial RPD seorang wanita, yang dianggap telah telah menyalahi dan melanggar UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral, dan Batubara serta UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Salah satu pegiat hukum, Muhamad Ilyas. SH, mengatakan, kegiatan yang dilakukan Pt. HHI yang diduga melakukan praktik tambang ilegal dapat di jerat dengan sanksi pidana dan perdata.
“Praktik kegiatan ini, dapat di jerat dengan sanksi pidana, terkait UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020, dan sanksi Perdata” Urainya.
Sementara Kepala Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan saat di konfirmasi wartawan mengatakan pihak Pt.HHI tidak pernah melaporkan aktivitas penambangan pasir timbunan tersebut.
“Kami tidak pernah memeberikan izin pada Pt. HHI, dan sampai sekarang mereka tidak pernah menemui saya” Ucap Kepala Desa Lematang.
Masyarakat meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera meninjau kegiatan tersebut.**Skn/Yopi
BACA JUGA :
Pt. Samakta Indo Mandiri Diduga Berikan Keterangan Palsu “Positif Narkoba” Untuk Memecat Karyawannya
Praktisi Hukum Soroti Biaya Visum RSUD HAMS Kisaran Untuk Proses Lidik Atas Kasus Korban Kekerasan Seksual, Min...
Ketum DPP IWO Indonesia Minta Penyidik Polresta Kerawang Harus Tetap Objektif dan Independen Terkait Penanganan...
Barcode Absensi 177 Desa Rp. 3,5 Juta Per Unit Diduga Mark-Up, Inspektorat dan Kejaksaan Turun Tangan Lakukan P...
Pemkab Dianggap Tutup Mata, Biaya Visum dan Medical Check-Up RSUD HAMS Kisaran Diduga Dijadikan Ajang Korupsi
