Pemkab Lampung Barat Beri Apresiasi Kejari, Dorong Program Ketahanan Pangan
Sorot Kasus News – Lampung Barat : Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengapresiasi gagasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat terkait program pemanfaatan lahan terbengkalai untuk mendorong program nasional ketahanan pangan.
Hal itu disampaikan Parosil Mabsus saat meninjau langsung acara peresmian lahan yang akan dijadikan lokasi program Desa Binaan Ketahanan Pangan Adhyaksa di Pemangku Tanjung Kemala Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukau, Senin 15 September 2025.
Bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Barat M. Zainur Rochman Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyambut kedatangan rombongan Kepala Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Lampung Danang Suryo Wibowo.
Berdasarkan informasi yang di peroleh, Program ini sebagai langkah nyata dalam mendukung ketahanan pangan daerah serta memberdayakan masyarakat pedesaan, Rancangan ini akan dilakukan di lahan lahan tidur milik salah satu warga dengan luasan 1,5 Hektare, yang sejak tahun 1994 pasca gempa bumi tidak dipergunakan.
“Saya sangat mengapresiasi inisiatif dan kepedulian Kejari Lampung Barat yang telah menggagas program ini,” ungkap Parosil Mabsus.
Menurutnya, ini merupakan salah satu contoh sinergi yang baik antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mendorong ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kajari Lampung Barat, M. Zainur Rochman berharap melalui program ini, lahan – lahan tersebut akan kembali dimanfaatkan untuk pertanian padi secara produktif dan berkelanjutan.
“Program Desa Binaan Ketahanan Pangan Adhyaksa ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan, mendorong efisiensi distribusi pupuk dan bantuan pertanian, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Tanjung Raya, dan mewujudkan model percontohan pekon binaan yang dikelola secara profesional dan akuntabel,” ujarnya.
Dengan adanya kolaborasi antar lintas sektor ini, ke depannya Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mengintegrasikan aspek hukum, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu program terpadu yang berdampak langsung pada ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.**Skn/Irfan
