Pengelolaan Pedagang Kuliner Bundaran Keris Di Pertanyakan

Sorot Kasus News – Pekanbaru : Kisruh, Pedagang kuliner kawasan Bundaran keris Pekanbaru datangi kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan ( Disperindag ) Kota Pekanbaru. (15/09/2025)

Berdasarkan pantauan, sejumlah pedagang ingin mempertanyakan terkait pengelola resmi yang di tunjuk oleh Pemerintah Kota ( Pemko ), untuk mengelola kawasan kuliner Bundaran Keris yang berada di jalan Diponegoro Ujung Kota Pekanbaru.

Pasalnya, salah satu tokoh Pemuda Kecamatan Sail, Ray Romel mewakili para pedagang mengatakan adanya kutipan kutipan yang dianggap tidak transparan oleh Koperasi Konsumen Pedagang Bundaran Keris Pekanbaru (KKPBKP) yang diketuai oleh Fery Aprianto.

Dikatakannya, Koperasi KKPBKP yang diduga mengaku utusan dari Pemko Pekanbaru sebagai pengelola melakukan pungutan kepada pedagang, dengan nominal Rp. 400 ribu setiap bulannya untuk ukuran lapak 3×3 meter.

Secara rinci, Romel menjabarkan kutipan itu untuk biaya retribusi yang akan di setorkan ke Pemko Pekanbaru, biaya listrik, biaya sampah, biaya simpanan wajib dan pokok koperasi, dan biaya sosial lainnya. Seperti di lansir dari GoRiau.com

“Perbulannya para pedagang dikutip iuran sebesar Rp. 400 ribu untuk setiap lapak ukuran 3×3 meter, dan biaya itu akan di setorkan ke Pemko Pekanbaru sebagian” Terang Romel

Melalui surat himbauan dari koperasi KKPBKP yang di sebarkan ke pedagang, pemberlakukan kutipan dimulai tanggal 1 September 2025, dan para pedagang diberlakukan kutipan mulai dari tanggal 1 sampai 10 setiap bulan berjalan ( Red – Setiap Bulannya ).

Sementara ditempat terpisah, Sekretaris Disperindag Kota Pekanbaru, Ali Imron belum dapat menjawab pertanyaan wartawan, saat di hubungi melalui sambungan WhtasAppnya. Terkait pengelola pedagang Bundara Keris.

Sampai berita ini dilansir, status pengelola pedagang kuliner Bundara Keris belum dapat dipastikan, apakah pihak Pemko Pekanbaru resmi menunjuk koperasi KKPBKP sebagai pengelola, atau kutipan yang dijalan kan adalah kutipan liar.**Red/999