Kejari Diminta Usut Dugaan Korupsi Di Disperindag Kota Pekanbaru
Foto Doc : Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru Niky Junismero
Sorot Kasus News – Pekanbaru : Terkait adanya aksi dari sekelompok mahasiswa yang terdiri dari beberapa organisasi kemahasiswaan, menuntut pihak Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Pekanbaru memeriksa Kepala Dinas ( Kadis ) Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru.
Diberitakan sebelumnya, Disperindag Kota Pekanbaru yang di pimpin Zulhelmi Arifin diduga telah melakukan persengkongkolan yang tidak sehat, mark up anggaran, hingga dugaan penggunaan SPJ fiktif dalam beberapa program strategis Disperindag Pekanbaru.
Baca Juga : Atasi Pedagang Kaki Lima Liar, Wali Kota Pekanbaru Tempatkan Satpol PP Di Setiap Kecamatan
Seperti dilansir dari Cakaplah.com, Sekelompok mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejari Pekanbaru, Untuk meminta pihak Kejari mengusut tuntas atas dugaan adanya korupsi di Disperindag Kota Pekanbaru.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan spanduk besar bertuliskan “Bongkar Skandal Korupsi Disperindag Kota Pekanbaru di Bawah Kepemimpinan Zulhelmi Arifin”.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru Niky Junismero kepada wartawan mengatakan sangat mengapresiasi atas aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, karena ikut berperan mengawal praktik korupsi di Kota pekanbaru.
“Apresiasi buat adik adik mahasiswa, mereka peduli dan ikut berperan dalam mengawal serta memberantas praktik korupsi, tujuan mereka untuk membangun” Ucap Niky.
Berdasarkan laporan yang masuk ke pihak Kejari Kota Pekanbaru, ada beberapa laporan terkait dugaan skandal korupsi di Disperindag Kota Pekanbaru.
Mulai dari mark up anggaran program pembangunan industri senilai Rp3,8 miliar, pasar murah Rp1,3 miliar, metrologi legal Rp1,5 miliar, hingga dugaan SPJ fiktif pemeliharaan gedung dan musala senilai Rp455 juta.
Lebih lanjut, ia menegaskan, Kejari Pekanbaru tetap akan tegak lurus dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.**Red/999
BACA JUGA :
Praktisi Hukum Soroti Biaya Visum RSUD HAMS Kisaran Untuk Proses Lidik Atas Kasus Korban Kekerasan Seksual, Min...
Ketum DPP IWO Indonesia Minta Penyidik Polresta Kerawang Harus Tetap Objektif dan Independen Terkait Penanganan...
Barcode Absensi 177 Desa Rp. 3,5 Juta Per Unit Diduga Mark-Up, Inspektorat dan Kejaksaan Turun Tangan Lakukan P...
Pemkab Dianggap Tutup Mata, Biaya Visum dan Medical Check-Up RSUD HAMS Kisaran Diduga Dijadikan Ajang Korupsi
Diduga SKT Terbit di Kawasan Hutan, Forwaka Desak Kejari Tuntaskan Kasus Mantan Camat Pulau Rakyat dan Periksa ...
