GMBI Pesisir Barat Soroti Pembangunan Rehabilitasi Puskesmas Pulau Pisang Yang Terkesan Asal Jadi
Foto : Kondisi Proyek Pembangunan Rehabilitasi Gedung Pelayanan Puskesmas Pulau Pisang
Sorot Kasus News – Pesisir Barat : Terkait Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung Pelayanan Puskesmas Pulau Pisang dengan pagu anggaran Rp. 2.429.062,393, Plt.Ketua GMBI Pesisir Barat Sugeng Purnomo angkat bicara.
Pasalnya dari pengamatannya banyak terjadi kejanggalan yang di temukan terkait Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung Pelayanan Puskesmas Pulau Pisang yang dikerjakan oleh Cv. Atha Razka Kontruksi.
Salah satu kejanggalan yang dimaksud adanya material bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya ( RAB ), seperti pemakaian Besi untuk tiang cor yang memakai besi banci ukuran 6 inc yang tidak sesuai standar,Penggunaan Pasir didapat ada dua jenis Pasir yaitu Pasir Gunung dan Pasir Laut yang jelas jelas tidak layak untuk digunakan untuk Bangunan tersebut
“Kami temukan adanya material proyek yang tidak sesuai dengan RAB, seperti pemakaian besi cor dan lainnya yang tidak sesuai standard” Ucap Pakde sebutan akrab Sugeng Purnomo.
Dalam kasus ini, pihaknya akan menyurati secara resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung Pelayanan Puskesmas Pulau Pisang.
Sebelumnya diketahui, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat pernah dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsAppnya, dengan enteng menjawab “ Silahkan konfirmasi ke pihak yang mengerjakan saja” jawabnya singkat.
Jawaban yang diberikan justru membuat dan menambah kecurigaan, seharusnya pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat menindaklanjuti dan mengawasi jalannya pengerjaan proyek.
“Diduga kuat antara pihak penerima pekerjaan proyek dengan dinas kesehatan bekerja sama untuk melakukan praktik korupsi anggaran” Kesal Pakde
Plt. Ketua GMBI Pesisir Barat Sugeng Purnomo sangat menyayangkan sekali atas tindakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisi Barat yang anggap tidak peduli dengan temuan yang terjadi dilapangan, seharusnya pengerjaan proyek tersebut harus tetap diawasi, mengingat Dinas Kesehatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.**Skn/Yopi
