Bupati Deli Serdang di Minta Turun Tangan, Diduga Tidak Tepatan Sasaran Penyaluran Bantuan Pangan di Desa Suka Makmur
Foto : Keluarga Penerima Manfaat Program Pangan Desa Suka Makmur Yang Diduga Tidak Tepat Sasaran
Sorot Kasus News – Deli Serdang : Program bantuan pangan pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Desa Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, diduga belum sepenuhnya tepat sasaran.
Program tersebut merupakan bantuan pangan berupa beras yang diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.
Namun, berdasarkan pantauan tim Sorot Kasus News saat penyaluran bantuan di Kantor Desa Suka Makmur, pada Kamis (24/9/2026), ditemukan dugaan adanya penerima yang dinilai warga tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang seharusnya menjadi sasaran program.
Baca Juga : Desa Marindal I Salurkan Bantuan Prog Pangan, 86,1 Ton Beras Dibagikan Langsung Kepada Warganya
Dalam penyaluran kali ini, masing-masing KPM menerima bantuan beras sebanyak 30 kilogram untuk tiga bulan, dengan alokasi 10 kilogram per bulan.
Saat dikonfirmasi mengenai data penerima, seorang petugas yang disebut sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Suka Makmur mengatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas untuk penyaluran.
“Kami di sini hanya bertugas. Untuk masalah data siapa penerimanya, itu dari pusat ( Red – Pemkab Deli Serdang ), bukan dari kami,” ujarnya. Ia juga enggan untuk menyebutkan namanya saat dikonfirmasi.
Petugas tersebut juga menyampaikan bahwa data penerima KPM tidak dapat diperlihatkan karena dianggap sebagai data yang bersifat rahasia.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian awak media yang mempertanyakan tentang transparansi penyaluran bantuan yang menggunakan anggaran keuangan negara.
Salah seorang warga Desa Suka Makmur, Gajul, yang sehari-hari bekerja sebagai pekerja serabutan, mengaku tidak pernah menerima bantuan pangan tersebut sejak program berjalan.
“Gak tahu saya bagaimana kepala desanya melihat warganya. Yang kaya dapat dan yang seperti saya tidak dapat,” keluh Gajul, Kamis (24/9/2026).
Gajul juga meminta agar penerima bantuan diverifikasi kembali karena menurutnya terdapat penerima yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan sejumlah perangkat desa.
Ia meminta wartawan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap identitas penerima yang dimaksud. Hal senada juga disampaikan oleh warga berinisial DW yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Ia mengaku pernah mempertanyakan persoalan tersebut dan mendapat jawaban bahwa data penerima berasal dari pemerintah pusat ( Red – Pemkab Deli Serdang )
“Masyarakat bertanya selalu dijawab, itu data dari pusat, bukan kami yang mendata,” ujar DW, menirukan jawaban yang diterimanya dari oknum perangkat desa saat ia bertanya beberapa waktu lalu.
Atas munculnya dugaan tersebut, warga meminta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan pangan di Desa Suka Makmur tersebut, termasuk memastikan apakah seluruh penerima telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
Warga juga meminta Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, untuk turun langsung melakukan pengecekan agar bantuan yang bersumber dari anggaran negara benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Pak Bupati turunlah secara tiba-tiba di desa kami. Cek satu per satu penerima KPM dan berikan sanksi tegas jika memang ditemukan pelanggaran. Jabatan bukan warisan, tetapi amanah rakyat,”pinta UC, salah seorang warga yang juga sempat ditemui awak media.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Suka Makmur belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan penerima, proses verifikasi data KPM, serta dugaan adanya penerima yang dinilai warga tidak sesuai sasaran.
Sorot Kasus News membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Desa Suka Makmur maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut.**Skn/999
BACA JUGA :
Pt. Samakta Indo Mandiri Diduga Berikan Keterangan Palsu “Positif Narkoba” Untuk Memecat Karyawannya
Praktisi Hukum Soroti Biaya Visum RSUD HAMS Kisaran Untuk Proses Lidik Atas Kasus Korban Kekerasan Seksual, Min...
Ketum DPP IWO Indonesia Minta Penyidik Polresta Kerawang Harus Tetap Objektif dan Independen Terkait Penanganan...
Barcode Absensi 177 Desa Rp. 3,5 Juta Per Unit Diduga Mark-Up, Inspektorat dan Kejaksaan Turun Tangan Lakukan P...
Pemkab Dianggap Tutup Mata, Biaya Visum dan Medical Check-Up RSUD HAMS Kisaran Diduga Dijadikan Ajang Korupsi
