Ranperda Rpjmd 2025-2029, Fraksi Partai Nasdem Pesibar Ingatkan Visi Misi Jangan Hanya Sebatas Slogan Belaka

Sorot Kasus News – Pesisir Barat : Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat menyoroti sejumlah isu strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. (09/07/25)

Melalui juru bicara Fraksi Partai Nasdem yang juga merupakan ketua komisi 2, Elya Triskova, M.Sos., memberikan beberapa catatan kritis dan rekomendasi konstruktif untuk pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung, Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi penyusunan RPJMD sebagai langkah awal yang krusial. Namun hal ini menekankan pentingnya implementasi yang konkret dan terukur, terutama visi Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan”.

“Madani dan Religius’ perlu dijabarkan dalam program dan kegiatan yang lebih konkret dan terukur, agar tidak hanya menjadi slogan saja, melainkan benar-benar tercermin dalam kehidupan masyarakat,” ujar Elya Triskova

Sorotan Tajam pada Sektor Pariwisata

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian serius adalah pengelolaan sektor pariwisata, khususnya di ikon wisata Labuhan Jukung, ia mengkritik masalah penumpukan sampah yang tak terkendali dan buruknya tata kelola retribusi wisata di lokasi tersebut.

“Keindahan Labuhan Jukung kini mulai tercoreng oleh persoalan serius, Masyarakat dan pengunjung mengeluhkan banyaknya tumpukan sampah yang berserakan dan mempertanyakan transparansi pengelolaan dana retribusi,” tegas Elya.

Dikatakannya harus adanya kolaborasi nyata antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat untuk mengembalikan citra Labuhan Jukung.

Selain isu di sektor pariwisata, Elya juga menyoroti beberapa isu strategis lain yang harus menjadi fokus pemerintah daerah, antara lain:

• Pengentasan Kemiskinan: Melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan jaminan sosial.
• Pengangguran: Diatasi dengan program vokasi, kemitraan industri-pendidikan, dan insentif bagi sektor swasta.
• Ketahanan Pangan: Diperlukan roadmap pangan berbasis wilayah dan sistem pertanian cerdas iklim.
• Infrastruktur: Peningkatan kualitas jalan, akses air bersih, listrik, sanitasi, dan digitalisasi wilayah terpencil.
• Tata Kelola Pemerintahan: Mendorong reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan evaluasi kinerja OPD. Kesimpulan dan Rekomendasi

Meskipun memberikan sejumlah catatan kritis, pada akhirnya menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda RPJMD 2025-2029 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.**Skn/Taufik