Ribuan Masyarakat Lakukan Aksi Unjuk Rasa Didepan Kantor Gubernur Riau

Sorot Kasus News – Pekanbaru : Sekitar 3000 masyarakat yang mengatasnamakan warga Kabupaten Pelalawan,melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau jalan Sudirman. Rabu (16/6)

Unjuk rasa dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan penolakan relokasi dari kawasa  hutan Taman Nasional Tesso Nilo ( TNTN ).

Koordinator aksi, Wandri Saputra Simbolon dalam orasinya mengatakan, akan tetap bertahan dan tidak bersedia di relokasi dari tempat tinggal saat ini.

Pasalnya, lahan pemukiman dan perkebunan kelapa sawit warga masuk ke lahan TNTN seluas 81,793 hektare itu kini telah di sita oleh Satgas Penanganan Kawasan Hutan ( PKH ) sepekan yang lalu.

Atas kejadian itu, Warga diberi waktu untuk relokasi mandiri. Namun, warga menolak untuk pergi, karena mengklaim lahan tersebut milik mereka.

“Kami memohon kepada Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Bupati, dan.Bapak Kapolres untuk memfasilitasi pertemuan kami dengan pimpinan pusat, baik dengan Bapak Presiden maupun dengan Komisi terkait di DPR RI,” Ucapnya.

Saat berorasi, Wandri sempat memberikan ancaman kepada Gubernur Riau, jika tidak mau bertemu massa yang tergabung dalam aksi unjuk rasa akan membubarkan diri dan akan bermalam di depan kantor Gubernur Riau.

“Jika bapak Gubernur tidak ingin menemui kami, maka kami tidak akan membubarkan diri dan akan bermalam disini sampai bapak mau menemui kami” Ancamnya.

Akhirnya Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Bupati Pelalawan Zukri Misran, mengundang dan menemui perwakilan aksi unjuk rasa di ruangan rapat kantor Gubernur Riau untuk berdiskusi.

Dalam pertemuan tersebut, Wandri meminta kepastian dalam kurun waktu 7 x 24 jam, Pihak Pemerintah Riau ( Red – Gubernur ) dapat memfasilitasi untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Prabowo di Istana Negara.

“Kami meminta agar dalam waktu 7 x 24 jam ke depan, kami diberikan kesempatan untuk berdialog langsung di Istana Negara. Apabila permintaan ini tidak dipenuhi, maka kami akan menduduki kantor Gubernur hingga tuntutan kami direspons secara serius,” tukasnya.

Namun Gubernur Riau Abdul Wahid meminta waktu dalam kurun 30 hari, karena menurutnya pihak nya akan berkordinasi ke Pemerintah Pusat.

“Kebijakan ini dari nasional. Tapi, aspirasi masyarakat ini menjadi atensi kami. Tapi, kami tidak bisa menyanggupi satu minggu. Karena komunikasi ini butuh pendekatan khusus. Nanti akan kami coba kami sampaikan, tapi jangan terlalu mepet. Beri waktu satu bulan kami coba bicarakan dengan pusat. Karena butuh waktu pendekatan, biar tidak mengecewakan kawan-kawan,” kata Wahid.

Usai dilakukan pertemuan, Gubernur Riau Abdul Wahid bersama Kapoda Riau Irjen Pol Herry menemui massa yang berada di luar depan kantor Gubernur Jalan Jendral Sudirman.**Red/999